BADAN PENDAPATAN DAERAH
Provinsi Sulawesi Tengah
bapenda@sultengprov.go.id
(0451) 485583 - 485584
LAPOR!
(current)
PROFIL
PROFIL PEJABAT
SEJARAH SINGKAT
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
BIDANG PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
PRODUK HUKUM
BERITA
INFORMASI PUBLIK
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFO PAJAK KENDARAAN
INFO NILAI JUAL
DARMA WANITA
PPID
PROFIL
LAYANAN INFORMASI
DAFTAR INFORMASI
DARMA WANITA
KONTAK
CARI
PRODUK HUKUM
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN PRESIDEN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2025 DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015
NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN TIM PEMBINA PUSAT
KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR 63/KEP/M.PAN/7/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
01 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAHD DAN RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang dinas
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 51 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penghapusan Saksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor & Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tengah Tahun 2022
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Selawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 9O0. 1. 13. 1 / 05 /BAPENDA G.ST 12025 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.13.1/05/BAPENDA-G.ST/2025 Tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:900.1.13.1/083/BAPENDA-G.ST/2025 Tentang Pembebasan atas Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13/334/BAPENDA-G.ST/2023 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.13/443/BAPENDA-G.ST/2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif/Denda Pajak Kendaraan Bermotor
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULAWESI TENGAH
STANDAR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I PALU
LAIN-LAIN
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 900. 1 .13 .1/05/BAPENDA-G.ST /2025 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NA
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2020
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
Keputusan Bersama Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Sulawesi Tengah
Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional Tentang Penghapusan Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor
Petunjuk Teknis Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SAMSAT
STANDAR PELAYANAN UPT PENDAPATAN
STANDARISASI PENDATAAN RANMOR
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
MAKLUMAT SAMSAT PALU
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT
