BERITA & ARTIKEL

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri rapat pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat ini merupakan langkah strategis dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi pendapatan daerah, guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah X Donggala dalam rangka monitoring sistem dan jaringan, serta evaluasi layanan non-tunai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis digital pada UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah X Donggala. Melalui monitoring ini, diharapkan sistem dan jaringan dapat berjalan optimal, serta layanan non-tunai semakin efektif, aman, dan memberikan ke

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Irman, S.STP., MM., M.P melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah V Banggai. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta kinerja pelayanan di tingkat UPTD. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah di wilayah Banggai.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Buya Subi Festival 2026 Dalam rangka memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pengembangan tenun nusantara serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya. Mengusung tema “Handmade for the Earth”, festival ini menjadi wadah kolaborasi antara pelaku industri kreatif, perajin tenun, dan pegiat fashion berkelanjutan dalam mempromosikan produk lokal yang ramah lingkungan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri rapat evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tolitoli tahun anggaran 2025. rapat ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri rapat fasilitasi harmonisasi terhadap rancangan peraturan gubernur tentang dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Alat Berat, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. bertujuan untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perhitungan, pelaporan, dan pembayaran/penyetoran pendapatan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). rapat ini merupakan bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pertambangan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah kegiatan monitoring layanan non-tunai berbasis QRIS sebagai bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bertujuan untuk memastikan layanan pembayaran digital berjalan optimal, serta meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dalam pelayanan publik. Melalui monitoring ini, diharapkan tercipta sistem pembayaran yang lebih efisien, transparan, dan memudahkan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol. bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana, serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan pendapatan daerah. diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah menghadiri evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Banggai.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mengikuti zoom meeting tentang Dalam rangka mendorong perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dilakukan kegiatan pendampingan kepada pemerintah daerah serta bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). difokuskan pada pengisian pelaporan data ETPD Semester I Tahun 2026, guna memastikan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data yang dilaporkan. diharapkan implementasi ETPD dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan rapat review target retribusi perangkat daerah. bertujuan untuk mengevaluasi target retribusi yang telah ditetapkan, serta menyesuaikannya dengan potensi riil dan kondisi aktual di lapangan. diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyusun target yang lebih realistis, terukur, dan mampu mendorong optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri permohonan fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Fasilitasi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Pengawasan sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan. melalui rapat koordinasi  pengawasan, pemerintah provinsi sulawesi tengah terus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan rapat kerja bersama Biro Hukum terkait pembahasan Peraturan Gubernur tentang nilai jual kendaraan bermotor. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026, sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan regulasi. diharapkan regulasi yang diberikan dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah.

Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sulawesi Tengah, Bapak Sugeng Hariadi, melaksanakan kunjungan kerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah serta kualitas pelayanan publik. diharapkan tercipta langkah - langkah strategis yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan Car Free Day Dalam rangka hari Bhayangkara Ke-80 menjadi momen kebersamaan antara pemerintah dan  masyarakat. dalam kegiatan ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah I Palu (Samsat Palu) membuka layanan Samsat Keliling guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). dengan suasana santai dan penuh kebersamaan, masyarakat tidak hanya berolahraga, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia secara langsung.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah menghadiri rapat kerja pembahasan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat ini membahas Ranperda tentang penghitungan, pelaporan, dan penyetoran penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah melaksanakan koordinasi bersama Dinas Perhubungan terkait penyesuaian target penerimaan retribusi daerah. koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pendapatan, mengidentifikasi kendala dilapangan, serta menyusun strategis penyesuaian target yang lebih realistis dan terukur. langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam menjaga stabilitas pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dana hibah tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja Provinsi Sulawesi Tengah. kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran daerah yang harus selaras dengan ketentuan dalam permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2026.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri rapat pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dilaksanakan di Biro Hukum. Rapat ini bertujuan untuk menyusun dan merencanakan regulasi daerah yang menjadi prioritas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. dibahas berbagai usulan rancangan peraturan daerah dari masing-masing perangkat daerah, termasuk yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah.

Rapat kerja harmonisasi tata kelola nikel yang melibatkan 5 provinsi penghasil nikel di Indonesia menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Fokus pembahasan mencakup fasilitas fiskal, implikasi tax holiday terhadap daerah, penyusunan Dana Bagi Hasil (DBH), serta penanganan asimetri beban ekologis akibat aktivitas pertambangan.

Desk evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Melalui evaluasi ini, dilakukan penilaian terhadap perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal pada setiap perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara program, indikator kinerja, serta capaian yang dihasilkan.

Tata cara perancangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini mencakup evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mekanisme perubahan dokumen perencanaan, termasuk RKPD.

Dalam pelaksanaannya, Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah un

Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dilaksanakan bersama Biro Hukum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan teknis terkait perhitungan tarif IPERA sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan pertambangan rakyat.

Melalui rapat ini, dilakukan sinkronisasi aspek regulasi dan teknis guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat serta perhitungan yang akurat dan proporsional. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan pertambangan rakyat yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Irman, S.STP., MM., M.P turut serta dalam kegiatan peninjauan lapangan ke wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi. dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Sigi, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dalam merespons bencana. diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan lapangan dan peninjauan infrastruktur pemanfaatan air yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola sumber daya air. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan inspeksi teknis secara langsung terhadap sistem dan fasilitas yang digunakan, sekaligus memastikan bahwa operasional intake di area perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku. kunjungan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan air.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Irman, S.STP., MM., M.P menghadiri rapat lifting minyak dan gas bumi (Migas) Triwulan I Tahun 2026. Rapat ini membahas capaian produksi dan lifting migas yang menunjukkan hasil positif, dimana realisasi capaian berada di atas target yang telah ditetapkan. hal ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam sektor migas serta kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri rapat kerja badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) membahas terkait penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan perseroan daerah pembangunan sulawesi tengah sebagai upaya penguatan peran pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Optimalisasi Pajak Air Permukaan melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan pada perusahaan di wilayah Morowali Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah, khususnya pada sektor pajak air permukaan.

Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan evaluasi hasil tes operasional drive thru digital bapenda serta layanan digital lainnya. berdasarkan hasil evaluasi, sistem pembayaran saat ini berjalan lancar, terutama melalui mobile banking termasuk versi lama bank sulteng

Rapat kerja bidang perencanaan pengembangan pendapatan yang membahas potensi pendapatan pajak daerah hingga bulan mei tahun 2026. poin utama adalah penertiban dan penetapan kembali BBNKB yang masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pengelolaannya. selain itu, pajak alat berat juga menjadi perhatian khusus, dimana diperlukan pendataan ulang serta upaya penagihan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional melalui SP4N - LAPOR!, dilaksanakan kegiatan desk pendampingan bagi PPID pelaksana.

Mengikuti kegiatan desk SP4N-LAPOR! sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik. kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta kapasitas dalam mengelola laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan terintegrasi. diharapkan pengelolaan pengaduan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ikut serta dalam upacara peringatan hari lahir pancasila yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2026. merupakan momentum penting untuk mengenang sejarah lahirnya dasar negara indonesia.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB, pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui skema sinergi pendanaan. bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pembentukan peraturan daerah melalui studi banding terhadap perda provinsi sulawesi tengah nomor 1 tahun 2024.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam bertukar informasi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta penguatan peran kelembagaan dalam proses pembahasan dan pengawasan APBD perubahan Tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ikut serta upacara peringatan hari kebangkitan nasional ke - 118 tahun 2026 yang menjadi momentum penting dalam menumbuhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa. peringatan ini mengingatkan kita akan sejarah kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan indonesia.

Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap indikator dalam indeks inovasi daerah. penjelasan teknis terkait metode pengukuran, penginputan data, serta strategi peningkatan nilai inovasi daerah secara berkelanjutan.

mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah melalui pemahaman yang tepat terhadap indikator indeks inovasi daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Irman, S.STP., MM., M.P melaksanakan Rapat Koordinasi tentang meningkatkan PAD serta mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah di provinsi sulawesi tengah, khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan Tahun 2026. 

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi dan akuntabel.